Jumat, 16 Nov 2018
radarbojonegoro
icon featured
Advertorial

BPJS-TK Optimalisasi Pusat Layanan Kecelakaan Kerja

Kamis, 20 Sep 2018 20:36 | editor : Ebiet A. Mubarok

BPJS-TK Optimalisasi Pusat Layanan Kecelakaan Kerja

BOJONEGORO - Sebanyak 59 fasilitas kesehatan di wilayah Bojonegoro, Tuban, dan Lamongan, menghadiri rapat koordinasi mengoptimalisasi program jaminan kecelakaan kerja melalui PLKK (Pusat Layanan Kecelakaan Kerja) bertempat di Hotel Aston Bojonegoro, kemarin (20/9). 

Berdasarkan data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Bojonegoro, baru 10 fasilitas kesehatan (rumah sakit) dimanfaatkan. Sehingga, harapannya bisa lebih optimal lagi pemanfaatannya.

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bojonegoro Budi Santoso menuturkan, bahwa 59 fasilitas kesehatan telah berkerja sama itu terdiri dari 47 fasilitas kesehatan Bojonegoro, ditambah 7 fasilitas kesehatan di Lamongan, dan 5 fasilitas kesehatan di Tuban. 

Pertemuan tersebut juga hadir perwakilan Jasa Raharja dan dinas kesehatan (dinkes) kerap bersinggungan dengan asuransi. “Kami ingin PLKK bisa lebih optimal. Sehingga, pihak-pihak seperti dinkes maupun Jasa Raharja memahami batas-batas kami terkait mengaver kecelakaan kerja,” jelasnya.

Dia mengatakan, PLKK sangat mampu meringankan beban para pekerja maupun perusahaan. Serta, para pekerja bukan penerima upah (mandiri) bisa menikmati program PLKK apabila sudah menjadi peserta. “Pada 2018 sudah ada 81 kecelakaan kerja, yang sudah tuntas tertangani sebanyak 39,” tuturnya. 

Biaya pengobatan semua ditanggung BPJS Ketenagakerjaan. “Apabila di rumah sakit pemerintah, peserta memperoleh layanan kesehatan kelas 1,” ujarnya.

Hadir juga Asisten Deputi Wilayah Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur Gigih Mulyo Utomo. Dia menerangkan, bahwa tak hanya kecelakaan kerja yang dikaver, namun juga sakit akibat kerja.

“Tetapi sakit akibat kerja perlu ada pemeriksaan dan penelitian dari dokter penasihat kami. Jadi sakit yang kami kaver itu sakit akibat kerja peserta, bukan sakit memberatkan peserta. Semisal kalau sejak kecil sakit asma, lalu diperparah ketika kerja di perusahaan kimia itu tidak terkaver,” tegasnya.

Adapun santunan yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan, di antaranya ketika peserta masa pengobatan itu meninggal dunia mendapatkan santunan kematian Rp 24 juta. Beasiswa untuk satu anaknya masih sekolah Rp 12 juta. “Jadi profesinya apapun akan mendapatkan pelayanan dan santunan sama,” tuturnya. 

Sementara, dari jumlah data di wilayah Bojonegoro, Lamongan, dan Tuban ada sebanyak 65.879 pekerja formal dan 6.481 nonformal. (*/bgs)

(bj/gas/bet/JPR)

 
Jawa Pos Digital
E-Paper
Most Read
 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia