Kamis, 15 Nov 2018
radarbojonegoro
icon featured
Advertorial

Terekap 3.105 Usulan Program Pembangunan 2019

Jumat, 23 Mar 2018 10:56 | editor : Ebiet A. Mubarok

BAHAS PEMBANGUNAN DAERAH : Bupati Fadeli saat memimpin Musrenbang Penyusunan RKPD 2019 di Pendapa Lokatantra Pemkab Lamongan Kamis (22/3).

BAHAS PEMBANGUNAN DAERAH : Bupati Fadeli saat memimpin Musrenbang Penyusunan RKPD 2019 di Pendapa Lokatantra Pemkab Lamongan Kamis (22/3). (Humas Pemkab Lamongan/Jawa Pos Radar Lamongan)

LAMONGAN – Usulan program pembangunan di Lamongan untuk 2019 mencapai 3.105 usulan dengan total dana mencapai Rp 984,017 miliar. Sedangkan total usulan belanja pembangunan yang didanai dari APBD Lamongan sebesar Rp 1,96 triliun. ‘’Usulan tersebut merupakan hasil rekap entri data berbasis e-planning dengan aplikasi SIPPD dari 27 kecamatan yang telah terverifikasi,’’ kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lamongan, Mursyid, dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Penyusunan RKPD 2019 di Pendapa Lokatantra pemkab setempat, kemarin (22/3).

Menurut Mursyid, perencanaan dan penganggaran daerah pada 2019 telah terintegrasi secara online antara e-planning (perencanaan) dengan e-budgeting (penganggaran). ‘’Prosesnya dimulai sejak tahun ini (2018),’’ terangnya.

Dia mengungkapkan, penerapan perencanaan dan penganggaran yang akuntabel tersebut sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 pengganti Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 pasal 14 tentang penyusunan RPJP-RPJMD dan RKPD berbasis e-planning.

Serta pasal 177 yang menjelaskan, program dan kegiatan dalam KUA-PPAS dan R-APBD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJP-RPJMD-RKPD).

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lamongan, Sulastri, mengungkapkan proyeksi keuangan Pemkab Lamongan tahun anggaran 2019. Yakni, diperkirakan mengalami kenaikan secara agregat sebesar 1,10 persen, dari Rp 2,58 triliun menjadi Rp 2,61 triliun. Sedangkan belanja daerah 2019 diperkirakan mengalami penurunan, yang disebabkan turunnya proyeksi penerimaan pembiayaan dan tipisnya kenaikan di sisi proyeksi pendapatan.

Proyeksinya turun dari Rp  2,611 triliun  menjadi Rp  2,610 triliun atau turun 0,06 persen. Sehingga terjadi surplus Rp 2,75 miliar yang akan dikurangi pembiayaan netto sebesar Rp 2,75 miliar. ‘’Sehingga silpa tahun berjalan adalah nol,’’ terangnya.

Sedangkan Bupati Lamongan, Fadeli, di hadapan kurang lebih 350 peserta musrenbang dari berbagai stakeholder mengungkapkan, tema pembangunan 2019 diarahkan pada “Pengembangan Perekonomian melalui Optimalisasi Potensi Daerah”. “Sejalan dengan tema tersebut, maka program-program pembangunan difokuskan untuk mendukung pencapaian 10 indikator kinerja utama (IKU) 2019,’’ ujarnya.

Menurut dia, 10 IKU tersebut, yakni indeks pembangunan manusia (IPM) 71 - 71,30; pertumbuhan ekonomi 5,58 - 6,58 persen;  PDRB per kapita Rp 35,46 juta per tahun; inflasi 3 - 4 persen; indeks gini 0,316-301; indeks infrastruktur 78,67; indeks kualitas lingkungan hidup 66,32; indeks reformasi birokrasi 61,5; prosentase penduduk miskin 13,6 - 11,96 persen dan TPT 4,11 - 3,22 persen.

Dalam kesempatan itu juga diserahkan pokok - pokok pikiran (pokir) DPRD Lamongan dari Ketua DPRD, Kaharudin, kepada Sekretaris Kabupaten, Yuhronur Efendi, selaku ketua tim anggaran pemkab.

Asisten Administrasi Umum Setprov Jawa Timur, Abdul Hamid, menyampaikan, RKPD Jatim 2019 tak seperti tahun - tahun sebelumnya. ‘’Tahun ini musrenbang penyusunan RKPD 2019 juga menyajikan potensi dan pertunjukan budaya Lamongan,’’ katanya.

Musrenbang penyusunan RKPD Tahun 2019 ini merupakan acara rutin tahunan dalam proses perencanaan pembangunan daerah Lamongan untuk menyelaraskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah/kabupaten dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah propinsi serta nasional.

Juga, mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah pada musrenbang kecamatan sebelum musrenbang RKPD kabupaten dilaksanakan. Serta, menyepakati prioritas pembangunan dan kegiatan daerah.

(bj/dka/feb/yan/bet/JPR)

 
Jawa Pos Digital
E-Paper
Most Read
 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia