Radar Bojonegoro

Kepala UPT Dinas Pertanian Maduran, Belum Bisa Dijatuhi Sanksi
BERITA TERKAIT

KOTA – Meski telah ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi, kepala UPT Dinas Pertanian Maduran, Sujarwo belum dikenai sanksi kepegawaian. Sebab pemberian sanksi kepegawaian menunggu putusan hukum kasus tersebut secara inkhract (berkekuatan hukum tetap).

‘’Pemberian sanksi kepegawaian baru bisa diberikan setelah ada dasarnya. Yakni berupa surat putusan hukum yang telah bersifat tetap,’’ kata Kepala Inspektorat Lamongan, Agus Suyanto Rabu  (11/1/2017).

Menurut dia, ketentuan pemberian sanksi kepegawaian seperti itu sudah pernah dijatuhkan kepada beberapa pejabat dan pegawai di lingkungan Pemkab Lamongan yang terjerat kasus korupsi. ‘’Menilik sanksi yang dijatuhkan pada kasus-kasus serupa sebelumnya, sanksi terberatnya berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat,’’ ungkapnya.

Agus menambahkan, sesuai azas praduga tidak bersalah, selama seseorang belum mendapat vonis dari pengadilan, dianggap belum bersalah. ‘’Pemberian sanksi kepada pegawai yang sedang terangkut kasus hukum juga didasarkan azas praduga tidak bersalah. Tapi kalau sudah jelas ada putusan pengadilan, sanksi tegas akan diberikan sesuai ketentuan yang berlaku,’’ terangnya.

Seperti diberitakan, Sujarwo Kepala UPT Pertanian Kecamatan Maduran diamankan polisi dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), Jumat (6/1). Dia ditangkap di kantornya setelah menerima uang dari kelompok tani di Kecamatan Maduran sebesar Rp 11,5 juta. Uang tersebut diduga sebagai kompensasi kelompok tani yang mendapatkan bantuan alat pertanian 2016.  Alat pertanian itu sebanyak 4 unit, diantaranya berupa, pompa disel 2 unit, 1 traktor dan 1 unit combine. Meski akhirnya tidak ditahan, namun dia telah ditetapkan sebagai tersangka.(feb)


BERITA LAINNYA
Tulis Komentar