Radar Bojonegoro

Nekad, Dana BOS untuk gaji GTT-PTT

KOTA – Masalah anggaran untuk gaji guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) SMA dan SMK negeri pasca diambil-alih provinsi hingga Rabu  (11/1/2017) masih belum jelas. Untuk mengatasi masalah itu, untuk sementara diambilkan dari dana biaya operasional sekolah (BOS).

Padahal penggunaan dana BOS untuk gaji pegawai sudah merupakan pelanggaran, sesuai petunjuk teknis BOS nomor 16 tahun 2016. ‘’Sesuai juknis BOS nomor 16 tahun 2016 ada larangan penggunaan dana BOS untuk honor (gaji) GTT-PTT,’’ ungkap kepala cabang dinas pendidikan dan kebudayaan Jatim di Lamongan, Sunah, Rabu  (11/1).

Namun, lanjut dia, ada perubahan pergub (peraturan gubernur) yang memperbolehkan dana BOS untuk honor GTT-PTT sambil menunggu kebijakan provinsi dan perubahan juknis terkait anggaran untuk gaji GTT dan PTT. ‘’Perumusan kebijakan itu perlu waktu karena ada syarat dan ketentuannya,’’ ujar dia.

Sementara itu Rabu (11/1) digelar deklarasi SMA dan SMK negeri maupun swasta di Lamongan yang akan menerapkan ujian nasional berbasis computer (UNBK) pada tahun ini. Deklarasi di gedung Stikes itu juga disertai dengan MoU dengan PT Telkom terkait pelaksanaan UNBK tahun ini. ‘’Semua SMA dan SMK negeri dan swasta di Lamongan sepakat menggunakan UNBK pada tahun ini. UNBK yes, UNBP (unas berbasis paper/kertas) no,’’ ujar Sunah.

Sebelumnya diberitakan, pengalihan SMA dan SMK dari kabupaten ke provinsi belum disertai kejelasan terkait sumber gaji GTT dan PTT-nya. Pemkab Lamongan sudah tidak mengalokasikan anggaran untuk gaji GTT dan PTT yang nilainya sekitar Rp 3 miliar. Begitu pula dengan Pemprov Jatim juga tidak menganggarkannya. Sehingga sumber gaji PTT dan GTT tinggal dari komite sekolah saja.(feb)


BERITA LAINNYA
Tulis Komentar